Oleh Hairialsah Malapu (Mahasiswa asal Bone Bolango yang sedang menempuh studi di Universitas Negeri Makassar).
Globalisasi
adalah bentuk daripada kemajuan zaman, segala perputaran roda kehidupan di
setiap bidang akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain antara
negara satu dengan negara yang lain, dan sebisa mungkin tanpa ada batasan satu
sama lain, hal ini bisa saja menimbulkan dampak positif maupun negatif, karena
dalam transaksi bisa saja ada kesepakatan yang dinilai kurang menguntungkan
antara kedua negara, contohnya kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat
belakangan dinilai sangat tidak berpihak kepada Indonesia sebagai objek dari
kerjasama.
Kompleksitas masalah yang terjadi di
perusahaan asal amerika ini tak kunjung selesai, masalah tenaga kerja murah,
masalah ketimpangan pendapatan, masalah jaminan kesehatan ketenagakerjaan, sampai
pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pada
perusahaan tersebut. Belum lagi masalah pembagian hasil tambang yang cenderung
tidak adil dalam pembagiannya. Semua ini adalah pekerjaan rumah bagi Bangsa
Indonesia yang harus segera diselesaikan dan bukan untuk di diamkan
berlarut-larut. Karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu.
Banyak pertanyaan yang baru muncul
dalam perjalanan bisnis (kontrak karya) kesepakatan 20 tahunan ini menyisakan
begitu banyak derita yang dialami masyarakat Papua sebagai tuan rumah dalam
aktivitas ini, dinilai terkahir tahun 2007-2014 hanya sekian persen, 40% yang
bisa dirasakan dalam hasil alam yang dikeruk oleh negeri paman sam (AS) lerwat
PT Freeport, apakah keadaan dalam ketertindasan masyarakat Papua akan selalu
terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab pada dampak lingkungan kegiatan
aktivitas penambang yang di lakukan perusahaan tersebut? Dimana posisi negara
Indoensia dalam perjanjian perdagangan Internasional?
HUGO
CHAVES DAN KEBIJAKANNYA
Dalam interkasi antara negara-negara
tidak terlihat jelas mana yang dianggap sebagai sahabat dan musuh, seringkali
negara sulit membedakan mana yang sifatnya bujukan mana yang paksaan, garis
pemisah antara urusan-urusan dalam maupun luar negeri terlihat samar-samar, kesepakatan
Indonesia dan Amerika Serikat yang dinyatakan dalam kesepakatan kontrak
karyanampaknya tidak menguntungkan bagi negara ini.
Ada beberapa peristiwa
penting bagi negara Venezuela, pada tahun 2012 Venezuela menduduki peringkat
dua di dunia setelah Saudi Arabia, dalam hal persediaan minyak. Dalam catatan
negara ini memiliki persediaan 211,2 miliar barel minyak atau 14,35% proporsi
konsumsi minyak mentah dunia. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakatnya, mengapa bisa demikian? Karena, Venezuela
menyerahkan pengelolaan tambang minyaknya kepada perusahaan asing seperti Exxon
Mobile, Amerika Serikat. Situasi kemudian berubah drastis setelah Hugo Chavez
terpilih menjadi Presiden tahun 1998. Tiga tahun kemudian, 2001, tidak kurang
dari49 keputusan diperkenalkan oleh Chaves salah satu di antaranya yakni menasionalisasi
industri dalam negeri, terutama tambang migas dan emas.
Polemik di Dunia Internasional tidak
terhindarkan terhadap, protes dari berbagai pihak, termasuk harus menghadapi
gugatan arbitrase ke Bank Dunia oleh 20 perusahaan dari berbagai negara,
seolah-olah tak menggoyahkan prinsipnya, sikap Hugo Chavez tetap dalam pendiriannya
dinilai sebagai kemampuan memutuskan segala sesuatu dengan keadaan yang
mendesak, niatnya sendiri yaitu sebagai bukti keberpihakannya terhadap kemandirian
ekonomi nasional di negaranya.
Peritiwa diatas menggambarkan
tentang sosok pemimpin yang berpihak pada kemajuan masyrakat dan kemandirian
bangsa, Bagaimana dengan posisi Indonesia? Kegaduhan mengenai Freeport
belakangan ini, ada yang menduga, merupakan bagian dari strategi pemerintah
Indonesia untuk mengambil alih perusahaan tambang emas tersebut. Oleh karenanya,
langkah itu perlu didukung oleh semua pihak. Tetapi, ada juga dugaan lain bahwa
kepemilikan Freeport akan dilepas dari Freeport McMoran untuk dialihkan ke
China Resources Limited. Apakah dugaan ini benar adanya? Tentu semua hal
diatas masih dalam tataran spekulasi.
Kalau
saja harus dilakukan referendum, kita yakin, rakyat Indonesia akan memilih cara
yang ditempuh oleh Hugo Chavez di Venezuela: nasionalisasi perusahaan asing
demi kemandirian ekonomi nasional. Mengapa tidak? Kalau bukan sekarang kapan
lagi?
EKONOMI KERAKYATAN
KEKUATAN BANGSA INDONESIA
Seluruh kekuatan yang akan
dibangun ketika PT Freeport berhasil di nasionalisasi, sebisa mungkin semua
berangkat dari perbaikan mikro dan makro ekonomi, kenapa demikian? Karena pada
saat ini hanya negara Indonesia yang dapat tumbuh perekonomian nya diatas 7%,
dibandingkan di negara lain, ini berarti memudahkan seluruh aktivitas dalam dan
luar negeri, persoalan harga, kelangkaan (scarcity), kemiskinan,
pengganguran, dan ketimpangan akan lebih mudah untuk diselesaikan, ketika PT
Freeport berhasil di Nasionalisasi.
Banyak harapan kepada negara
Indonesia nampaknya harus kembali pada khittah perjuangan bahwa segala pesan
bangsa dalam bernegara harus disegera diaktualisasikan sebagaimana tercermin
dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “kekayan negara dikelola oleh
negara untuk kemakmuran masyarakat Indonesia”
